mulai awal November 2021, kementerian kominfo bekerja sama kembali dengan OSS untuk pengajuan alat dan perangkat telekomunikasi. hal ini menyebabkan pengajuan harus melalui OSS untuk melakukan sertifikasi atau mendapatkan sertifikat perangkat SDPPI PERMOHONAN SERTIFIKAT ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELLUI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO serupa dengan yang telah ditetapkan: Peraturan Read more…
Peroleh pemahaman yang mendalam tentang Teknologi RF (Radio Frequency) dan Jaringan Nirkabel, sambil mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia telekomunikasi. Komunikasi Nirkabel memungkinkan miliaran orang terhubung ke Internet untuk mendapatkan manfaat ekonomi digital. Setiap sektor kehidupan bergantung pada teknologi komunikasi nirkabel untuk jejaring sosial, perekonomian, perbankan, transportasi, dan layanan harian. Manfaat Read more…
Pelaksanaan Proses Sertifikasi Undang mengenai telekomunikasi di Indonesia diatur dan dilaksanakan oleh Lembaga pemerintah yang Bernama SDPPI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di bawah kementrian KOMINFO. Kami dapat memproses pengujian lokal menggunakan laboratorium yang telah diakreditasi dan diakui legalitasnya oleh pemerintah. Cakupannya melibatkan Radio Frequensi (RF), Read more…
Biro Jasa Sertifikasi kami menyediakan layanan unggulan untuk memandu dan menyederhanakan proses sertifikasi perangkat telekomunikasi dengan tim ahli berpengalaman, komitmen pada kelancaran dan keberhasilan setiap langkah sesuai regulasi. Perizinan sering kali memerlukan kedua proses tersebut baik uji dokumen atau uji perangkat oleh laboratorium lokal. Kami memiliki kemampuan dan pengalaman untuk Read more…
Dengan Test report dari luar negeri, maka kita dapat melakukan sertifikasi tanpa melakukan pengujian lokal Dengan aturan baru pengajuan balai uji luar negeri untuk Sertifikasi Tanpa Pengujian Perangkat alat telekomunikasi, kita dapat sertifikasi tanpa pengujian lokal, meningkatkan efisiensi, mempercepat peluncuran produk, dan memudahkan akses pasar internasional sesuai standar luar negeri. Read more…
SDPPI mengumumkan KEWAJIBAN MELAMPIRKAN RANGKUMAN REFERENSI PADA LHU
Dasar hukum sertifikasi perangkat oleh SDPPI mengacu pada kerangka normatif yang mengatur segala aspek terkait proses, persyaratan, dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia. Aturan ini mencakup ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh SDPPI sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam menjamin keamanan, kepatuhan, dan Read more…