Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri (KM) Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur tentang Standar Teknis Wireless Power Transmission (WPT). Regulasi ini menggantikan keputusan sebelumnya, yaitu KM 260 Tahun 2024, dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 18 Februari 2025. Dengan adanya peraturan terbaru ini, pemerintah Read more…
Indonesia telah mengadopsi regulasi baru terkait penggunaan pita frekuensi tambahan untuk teknologi Radio Local Area Network (RLAN), termasuk WiFi 6E (IEEE 802.11ax). Regulasi ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 2 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital No. 12 Tahun 2025. Penetapan Pita Frekuensi Tambahan untuk Read more…
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), telah menerbitkan Keputusan Menteri KOMDIGI No. 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Balai Uji Luar Negeri untuk Keperluan Sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Regulasi ini ditetapkan pada 15 Januari 2025 oleh Menteri KOMDIGI, Meutya Viada Hafid. Poin Penting KEPMEN KOMDIGI No. 13 Read more…
Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KOMDIGI) telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2023 mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai aspek teknis dan operasional perangkat telekomunikasi yang Read more…
Pemerintah Indonesia telah melakukan restrukturisasi besar dalam badan pengatur komunikasi dan digital. Dalam kerangka kerja baru ini, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Direktorat Pos dan Informatika (PPI) kini digabungkan ke dalam Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Perubahan ini merupakan bagian dari strategi Indonesia yang lebih Read more…
Transformasi digital yang pesat di Indonesia telah mendorong kemunculan berbagai perangkat telekomunikasi di pasar. Untuk menyederhanakan proses dan memajukan industri telekomunikasi dalam negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) bekerja sama dengan Ministry of Science and ICT (MSIT) Korea Read more…
SDPPI menghimbau seluruh perusahaan untuk memperbarui data PIC (Person-in-Charge) Perusahaan di akun sertifikasi masing-masing. Langkah ini penting untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data profil yang terdaftar di situs resmi sertifikasi SDPPI Postel. Informasi apa yang harus diperbaharui? Agar data perusahaan Anda tetap akurat, pastikan untuk memperbarui informasi berikut: Bagaimana Cara Read more…
Pemerintah Indonesia telah resmi memberlakukan Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Balai Uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Peraturan ini mulai berlaku efektif pada 18 September 2024 dan ditujukan bagi laboratorium uji yang melakukan pengujian perangkat telekomunikasi, baik di dalam maupun luar negeri. Penetapan Read more…
Industri mainan anak-anak saat ini telah banyak memanfaatkan fitur telekomunikasi seperti remote control dan Bluetooth. Produk mainan anak-anak ini tidak hanya harus aman bagi mereka tetapi juga harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya yaitu ketentuan sertifikasi Postel SDPPI untuk perangkat dengan daya pancar rendah (Low Power). Read more…
Sertifikasi Postel SDPPI penting dilakukan apabila hendak melakukan pemasaran produk telekomunikasi di Indonesia. Salah satu contoh sertifikat wajib yang harus dimiliki yaitu Sertifikasi Postel SDPPI. Ketentuan barang yang perlu sertifikasi SDPPI yaitu memiliki fitur telekomunikasi seperti Bluetooth, WLAN, NFC/SRD atau Selular ( GSM, WCDMA, LTE, 5G). Jadi, apakah TWS harus Read more…