Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) secara resmi telah menerbitkan Keputusan Menteri (KM) Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur tentang Standar Teknis Wireless Power Transmission (WPT). Regulasi ini menggantikan keputusan sebelumnya, yaitu KM 260 Tahun 2024, dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 18 Februari 2025. Dengan adanya peraturan terbaru ini, pemerintah Read more…
Pemerintah Indonesia telah melakukan restrukturisasi besar dalam badan pengatur komunikasi dan digital. Dalam kerangka kerja baru ini, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) dan Direktorat Pos dan Informatika (PPI) kini digabungkan ke dalam Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Perubahan ini merupakan bagian dari strategi Indonesia yang lebih Read more…
SDPPI menghimbau seluruh perusahaan untuk memperbarui data PIC (Person-in-Charge) Perusahaan di akun sertifikasi masing-masing. Langkah ini penting untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data profil yang terdaftar di situs resmi sertifikasi SDPPI Postel. Informasi apa yang harus diperbaharui? Agar data perusahaan Anda tetap akurat, pastikan untuk memperbarui informasi berikut: Bagaimana Cara Read more…
Industri mainan anak-anak saat ini telah banyak memanfaatkan fitur telekomunikasi seperti remote control dan Bluetooth. Produk mainan anak-anak ini tidak hanya harus aman bagi mereka tetapi juga harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya yaitu ketentuan sertifikasi Postel SDPPI untuk perangkat dengan daya pancar rendah (Low Power). Read more…
Sertifikasi Postel SDPPI penting dilakukan apabila hendak melakukan pemasaran produk telekomunikasi di Indonesia. Salah satu contoh sertifikat wajib yang harus dimiliki yaitu Sertifikasi Postel SDPPI. Ketentuan barang yang perlu sertifikasi SDPPI yaitu memiliki fitur telekomunikasi seperti Bluetooth, WLAN, NFC/SRD atau Selular ( GSM, WCDMA, LTE, 5G). Jadi, apakah TWS harus Read more…
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri No. 260 tahun 2024 yang mengatur standar teknis untuk Short Range Devices (SRD) memperbaharui Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 161 tahun 2019. Berikut adalah beberapa poin pentingnya: 1. Pengelompokan Teknologi SRD di Indonesia Read more…
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri No. 177 tahun 2024 yang mengatur batasan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR) pada perangkat telekomunikasi. Peraturan ini berlaku untuk perangkat telekomunikasi seluler dan komputer tablet yang digunakan di Indonesia. Apa itu Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)? Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR) mengukur jumlah Read more…
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri No. 260 tahun 2024 yang mengatur standar teknis untuk Short Range Devices (SRD). Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 161 tahun 2019, dan memberlakukan perubahan signifikan dalam persyaratan teknis Read more…
Cerapproval Internasional menghadiri Sosialisasi Sanksi Denda Administratif pada Pengawasan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau Alat Perangkat Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengelolaan Sanksi Administratif Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) pada Jumat 07 Mei 2024. Sosialisasi ini membahas mengenai sanksi denda administratif pelanggaran penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai di Read more…
telah ditiadakannya verifikasi fungsi yang bertujuan untuk menekan biaya yang dikeluarkan dan juga mempercepat proses pengujian. Sebagai gantinya, aplikan diberikan waktu 10 hari untuk setting ulang barang uji atau 5 hari untuk melakukan perbaikan/penggantian barang uji.