mulai awal november 2021, kementerian kominfo bekerja sama kembali dengan OSS untuk pengajuan alat dan perangkat telekomunikasi. hal ini menyebabkan pengajuan harus melalui OSS untuk melakukan sertifikasi atau mendapatkan sertifikat perangkat SDPPI PERMOHONAN SERTIFIKAT ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELALUI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO Sebagaimana dengan telah ditetapkannya: Peraturan Pemerintah Read more…
Wireless Communications atau Teknologi komunikasi tanpa kabel (nirkabel) telah memungkinkan untuk menghubungkan koneksi miliaran orang ke Internet sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari sisi ekonomi secara digital saat ini. Hampir setiap sektor kehidupan sekarang ini bergantung pada teknologi komunikasi nirkabel ini, mulai dari jejaring sosial, perekonomian, perbankan, transportasi hingga layanan – Read more…
Pelaksanaan Undang Undang mengenai telekomunikasi di Indonesia di atur dan di laksanakan oleh Lembaga pemerintah yang Bernama SDPPI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di bawah kementrian KOMINFO. Pengujian Lokal yang dapat kami proses adalah pengujian dengan menggunakan laboratorium yang sudah terakreditasi dan di akui legalitasnya oleh Read more…
Perizinan sering kali memerlukan kedua proses tersebut baik uji dokumen atau uji perangkat oleh laboratorium lokal. Kami memiliki kemampuan dan pengalaman untuk mendukung proses dalam pengajuan Perizinan Sertifikasi alat dan Perangkat ke SDPPI. Kami akan membantu meminimalkan kemungkinan penundaan ketika melaksanaan proses persyaratan sertifikasi. Dan kami selalu ingin memastikan bahwa Read more…
Dengan Test report dari luar negeri, maka kita dapat melakukan sertifikasi tanpa melakukan pengujian lokal dengan aturan yang baru mengenai pengajuan balai uji luar negeri dalam rangka sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi maka kita dapat melakukan sertifikasi tanpa melakukan pengujian lokal.
SDPPI mengumumkan KEWAJIBAN MELAMPIRKAN RANGKUMAN REFERENSI PADA LHU
Legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Tujuan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sesuai Peraturan Read more…