Untuk dapat menerbitkan Sertifikat Postel SDPPI, Pihak Pengaju atau Klien yang mengajukan sertifikasi wajib memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan Akun Online Single Submission (OSS). Hal tersebut karena saat ini untuk dapat menerbitkan SDPPI wajib memiliki Sertifikat OSS Read more…
mulai awal November 2021, kementerian kominfo bekerja sama kembali dengan OSS untuk pengajuan alat dan perangkat telekomunikasi. hal ini menyebabkan pengajuan harus melalui OSS untuk melakukan sertifikasi atau mendapatkan sertifikat perangkat SDPPI PERMOHONAN SERTIFIKAT ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MELLUI PENYELENGGARAAN Read more…
Peroleh pemahaman yang mendalam tentang Teknologi RF (Radio Frequency) dan Jaringan Nirkabel, sambil mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia telekomunikasi. Komunikasi Nirkabel memungkinkan miliaran orang terhubung ke Internet untuk mendapatkan manfaat ekonomi digital. Setiap sektor kehidupan bergantung pada teknologi komunikasi nirkabel Read more…
Pelaksanaan Proses Sertifikasi Undang mengenai telekomunikasi di Indonesia diatur dan dilaksanakan oleh Lembaga pemerintah yang Bernama SDPPI Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika di bawah kementrian KOMINFO. Kami dapat memproses pengujian lokal menggunakan laboratorium yang telah diakreditasi Read more…
Biro Jasa Sertifikasi kami menyediakan layanan unggulan untuk memandu dan menyederhanakan proses sertifikasi perangkat telekomunikasi dengan tim ahli berpengalaman, komitmen pada kelancaran dan keberhasilan setiap langkah sesuai regulasi. Perizinan sering kali memerlukan kedua proses tersebut baik uji dokumen atau uji Read more…
Dengan Test report dari luar negeri, maka kita dapat melakukan sertifikasi tanpa melakukan pengujian lokal Dengan aturan baru pengajuan balai uji luar negeri untuk Sertifikasi Tanpa Pengujian Perangkat alat telekomunikasi, kita dapat sertifikasi tanpa pengujian lokal, meningkatkan efisiensi, mempercepat peluncuran Read more…
SDPPI mengumumkan KEWAJIBAN MELAMPIRKAN RANGKUMAN REFERENSI PADA LHU
Dasar hukum sertifikasi perangkat oleh SDPPI mengacu pada kerangka normatif yang mengatur segala aspek terkait proses, persyaratan, dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh sertifikasi perangkat telekomunikasi di Indonesia. Aturan ini mencakup ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh SDPPI Read more…